Pondok Pesantren Qothrotul Falah
Jl. Sampay-Cileles Km. 5 Ds. Sumurbandung
Kec. Cikulur Kab. Lebak Prop. Banten 43256

E-mail : info@qothrotulfalah.com
Phone : 0813 1777 3857 0812 8262 4775           
0819 1096 1388
Sabtu Desember 20, 2014
Peran FKUB Meredam Konflik*
Jumat, 30 Maret 2012 23:20

Oleh Nurul H. Maarif**

KONFLIK adalah “suratan potensial” dalam diri manusia. Tak jarang, potensi ini menjadi aktual, karena beberapa sebab; perbedaan kepentingan atau status sosial, ketidaksamaan suku/ras atau khilafiyah ruang keyakinan. “Suratan potensial konflik” inilah yang tergambar dalam Qs. al-Baqarah: 30, terkait “protes” malaikat pada Allah SWT saat hendak menciptakan khalifah di bumi.

Allah SWT berfirman: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata: Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman: “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Secara tersirat, ada kesan yang nyata, munculnya potensi konflik dalam diri manusia telah diduga para malaikat, sehingga mereka berharap, yang mengelola bumi bukanlah manusia, melainkan pihaknya yang terus memuji dan menyebut nama-Nya. Harapannya, barangkali saja, supaya bumi ini damai tenteram selamanya dan tiada konflik apapun. Namun Allah SWT “bersikukuh” menjadikan manusia yang punya potensi konflik itu untuk mengelola bumi-Nya, bukan malaikat. Mungkin, tujuannya, supaya terjadi kompetisi menuju kebaikan (fastabiqu al-khairat) diantara mereka. Jika semua menyebut dan memuji-Nya, pun lurus-lurus saja, maka bumi ini tidak akan berkembang dan nihil kompetisi. Monoton, itu sudah pasti. Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tak akan pernah mewujud. Jadi, secara berkelakar, FKUB sejatinya berkah dari “suratan potensial konflik” ini.

Yang lantas menjadi masalah, adalah jika kompetisi itu berjalan tidak sehat dan saling menjatuhkan, bahkan membinasakan. Bukan kemaslahatan yang didapat, melainkan kemafsadatan. Potensi ini sejatinya telah diredam oleh Allah SWT melalui banyak firman-Nya. Supaya kompetisi beragama berjalan sehat dan positif, maka Allah SWT menyatakan: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama” (Qs. al-Baqarah: 256) atau “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (Qs. al-Kafirun: 6). Supaya konflik kelelakian-keperempuanan dan kesukuan-golongan terhindarkan, maka Allah SWT berfirman: “Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa” (Qs. al-Hujurat: 13). Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan, “suratan potensial konflik” itu tidak didiamkan oleh-Nya dan manusialah yang bertugas menjalankannya.

Persoalannya, tetap saja, seringkali kompetisi yang terjadi tidak sehat, sehingga terciptalah kondisi rentan konflik, yang tak jarang berdarah-darah dan berujung terenggutnya nyawa tanpa dosa. Apalagi jika kompetisinya berada di wilayah agama atau akidah, bara konflikpun kian mudah menyala. Uniknya, alasan yang dibangunpun menjiplak pernyataan malaikat: sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu.  

Jika kelompok agama yang berkompetisi mencari simpati Allah SWT, terus mendengungkan slogan “kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu”, maka akan muncul “polisi Ilahi”; yang menyatakan diri-Nya benar dan selainnya salah. Pun, apapun yang dilakukan seakan pasti direstui-Nya. Di sisi lain, redaman Allah SWT untuk tidak memaksakan agama dan bagimu agamamu dan bagiku agamaku, tak diindahkannya. Inilah paradoksikalitas manusia; ingin mengikuti malaikat, tapi perilakunya bertentangan dengan sifat kemalaikatan. Yang pasti, “suratan potensial konflik” ini tak mungkin dihilangkan. Yang mungkin hanyalah meredam, meminimalisir dan melokalisirnya. Di tengah potensi konflik agama inilah FKUB memainkan peranan penting.  

Optimalisasi Peran Peredaman Konflik
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sesuai mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tentu saja FKUB memainkan peranan sangat penting dalam peredaman potensi konflik atas nama agama itu, sesuai isi Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 1 ayat 6 dinyatakan: “Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.” Dengan demikian, FKUB lah lembaga yang memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama, tentu saja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya. Pasal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran FKUB untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Tidak hanya mengurus kerukunan umat, melainkan juga pemberdayaan untuk kesejahteraan. Itu sebabnya, FKUB sudah seharusnya menjalankan mandatnya secara optimal, dengan bantuan kontrol dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.  

Diantara hal yang (mudah-mudahan) bisa menjadi setitik masukan bagi optimalisasi peran FKUB, adalah: Pertama, tidak adanya fit and proper test bagi anggota FKUB terkait pemahaman dan kesadaran mereka terhadap konstitusi, HAM dan mediasi konflik – karena susunan kepengurusannya telah diatur secara detail dalam Pasal 11 –, maka mengharuskan dilakukannya “penyuluhan kesadaran” pada hal-hal ini secara berkesinambungan. Sebagai fasilitator (sesuai Pasal 1 ayat 6), maka pemerintah harus memfasilitasi agenda-agenda ini. Harapannya, kesadaran mereka akan terbentuk secara kuat dan mendarah daging, sehingga ketika dihadapkan pada konflik, mediasi model apa yang harus dijalankan telah mereka bayangkan dan siapkan.

Kedua,  sudah seharusnya anggota FKUB berdiri di atas kepentingan semua golongan, kendati dalam banyak kasus, kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai. Ini penting ditegaskan, mengingat cara pandang aktivis partai dan cara pandang pegiat kerukunan umat sejati seringkali berbeda. Dan dalam konteks kerukunan, yang dibutuhkan adalah cara pandang kemaslahatan umat, bukan selainnya. Kalaupun kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai, maka harus bisa dipastikan cara pandang mereka murni untuk kepentingan umat, tanpa diiringi bias-bias partai.   

Ketiga, sesuai mandatnya, kepengurusan FKUB dijabat berdasarkan keterwakilan jumlah pemeluk agama. Jika cara pandang mereka masih binner, tak mustahil konflik yang terjadi diselesaikan secara tidak seimbang, apalagi jika itu menyangkut kepentingan kelompok mayoritas. Baik yang mayoritas maupun yang minoritas, seharusnya tetap memegang orientasi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompoknya.

Keempat, diantara mandat FKUB adalah “menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/wali kota” (Pasal 9 ayat (1) point c dan ayat (2) point c). Ini artinya, kebijakan pemerintah, baik propinsi maupun kabupaten/kota tentang kerukunan umat beragama, sangat tergantung pada rekomendasi FKUB. Dari titik ini, FKUB jelas memainkan peranan sangat penting, yang karenanya, rekomendasi yang diterbitkan untuk menjadi dasar kebijakan harus yang berlandaskan kemaslahatan (baik hifdh al-din, hifdh al-’aql, hifdh al-nasl, hifdh al-mal maupun hifdh al-nafs). Di sinilah FKUB perlu kehati-hatian dalam memberikan rekomendasi pada pemerintah. Jika rekomendasinya salah, alih-alih memunculkan keuntungan, yang nongol justru kerugian.  

Kelima, sebagai “wasit” di arena rawan konflik, FKUB haruslah solid internal dan solid eksternal. Secara eksternal, FKUB wajib membanguan jejaring sosial dan keagamaan secara luas dengan instansi dan majlis – majlis agama, ormas-ormas keagamaan – serta pihak-pihak terkait lainnya. Harapannya, persoalan apapun yang dihadapi bisa dilihat dan dibaca dari berbagai sudut pandang. Dengan kekomprehensifan cara pandang ini, persoalan bisa diselesaikan dengan menghadirkan keuntungan bagi semua pihak.      

Keenam, independensi pengurus FKUB. Karena FKUB berdiri di atas semua golongan, tanpa memihak golongan manapun, maka sudah seharusnya ia berdiri di tengah-tengah; tidak terpengaruh oleh angin yang berhembus dari arah manapun. Termasuk juga, keputusan yang dihasilkan haruslah independen, bukan karena terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. FKUB harus menjadi petarung keadilan yang sesungguhnya.  

Ketujuh, proaktif-antisipatif. Seringkali muncul kelakar, program yang diselenggarakan FKUB itu by proyek belaka, sehingga ia lebih cenderung pasif dan menunggu isu yang masuk dari luar. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pemberdayaan umat beragama, FKUB haruslah aktif memberikan penyadaran urgensi kerukunan umat beragama, baik melalui penyuluhan, agenda bersama antar umat, dan sebagainya. Pemerintah yang bertugas menopang agenda-agendanya.  
Kedelapan, dibutuhkan kejelian intelejensi pengurus FKUB dalam melihat data dan peta agama, sosial-budaya, ekonomi dan politik sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Kejelian ini untuk kepentingan antisipatif terhadap aktualisasi potensi konflik, sehingga bisa dipadamkan lebih dini dan tidak menjadi berdarah-darah dan berkepanjangan. Konflik berdarah sering terjadi lantaran tidak sigapnya pihak-pihak berwenang, termasuk FKUB, melihat potensi konflik yang terjadi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, FKUB yang sering disebut sebagai “mitra terdepan pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama”, diharapkan bisa menjadi “wakil” Tuhan untuk meredam potensi konflik dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang benar-benar mampu mewujudkan cita kemaslahatan bagi umat beragama. Dan jikapun terjadi konflik agama maupun sosial (ini suratan potensial dalam diri manusia), FKUB setidaknya mampu memberikan penawar atau (setidaknya) meminimalisirnya. Wa Allah a’lam.[]

* Catatan ringan disampaikan pada Lokakarya Pembuatan Modul Penguatan Kapasitas Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tentang Konstitusi, HAM, dan Mediasi Konflik Keagamaan, diselenggarakan atas kerja sama the WAHID Institute dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, di Hotel Blue Sky Pandurata Boutique, Jl. Raden Saleh No. 12 Jakarta Pusat, Senin-Rabu (26-28 Maret 2012).

** Santri Pondok Pesantren Qothrotul Falah Cikulur Lebak Banten

(Radar Banten, 29 Maret 2012)

Share
Dibaca : 1128 kali
 

Add comment

Security code
Refresh